Pejabat Papua keluyuran di Jakarta bakal diberikan sanksi

Luhut Binsar Panjaitan. ©2014 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Panjaitan berjanji akan menindak pejabat daerah di wilayah Papua yang sering meninggalkan daerahnya untuk menghabiskan waktu di Jakarta dan di tempat lain. Hal ini sekaligus menyambut pernyataan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang menyebut banyaknya oknum di Bumi Cendrawasih yang lebih sering menghabiskan waktu di Ibukota Negara.

" Tjahjo Kumolo mengatakan ada oknum-oknum pejabat di Papua yang sering menghabiskan waktu di Jakarta dan daerah lain. Kami akan menindak tegas para pejabat tersebut," ujar Luhut dalam konferensi pers setelah rapat koordinasi Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan di Kemenpolhukam, Jakarta, Selasa (18/8).

Menurut Luhut, ada kecenderungan bahwa para pejabat Papua tidak ada di daerahnya berhubungan dengan 'menguapnya dana khusus untuk Papua yang berjumlah sekitar Rp 37 triliun dari APBN yang diberikan setiap tahun dan Kemenpolhukam akan menyelidiki hal ini secara mendalam.

"Ini membuat seolah-olah pemerintah pusat tidak peduli dengan Papua. Padahal setiap tahun ada dana Rp 37 triliun, terbesar dibandingkan dana untuk daerah lain, dari APBN yang mengalir ke sana namun menguap begitu saja," katanya.

Dia melanjutkan, para pejabat daerah di Papua harusnya memberikan contoh dan teladan bagi warganya bahwa mereka bisa menjadi pemimpin yang berada di tengah-tengah masyarakat dan bersama mengatasi permasalahan-permasalahan di Papua.

Selain itu, terkait perhatian pemerintah ke Papua, Luhut menuturkan Indonesia menolak didikte oleh persepsi negara-negara internasional.

"Kita tidak bisa didikte oleh persepsi yang membuat Indonesia seolah-olah salah terkait kebijakan di Papua. Tapi kita tidak takut persepsi buruk dari luar, sepanjang kita menegakkan aturan dan melakukan kebijakan untuk kepentingan nasional," ujarnya.

Lebih lanjut, Luhut menjelaskan pihaknya akan membuat sebuah laman resmi khusus yang menayangkan kebijakan-kebijakan pemerintah di Papua, agar dapat diketahui oleh masyarakat dan dunia internasional. Hal ini, kata dia, segaris dengan niatan Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang membuat beberapa kebijakan khusus untuk Papua, seperti akan menjadikan Merauke sebagai lumbung padi nasional.

Sumber: MERDEKA