 |
| Mantan Wakil Ketua DPD La Ode Ida. foto: istimewa |
JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menolak rencana PT. Freeport Indonesia membangunan lokasi fasilitas pemurnian bijih mineral (smelter) di Gresik, Jawa Timur. DPD mengusulkan PT. Freeport Indonesia agar membangunan smelter di Papua karena akan membuka lapangan pekerjaan baru.
“Kita memohon dan mengusulkan kalau boleh PT Freeport hendaknya memilih Papua sebagai pilihan tempat pembangungan smelter,” ucap Ketua Komite II DPD Parlindungan Purba di Gedung DPD, Jakarta, Senin (26/1).
Menurutnya, sesuai dengan program pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengatasi kesenjangan antar daerah dan pembangunan yang merata dan berkeadilan, membuka lapangan kerja baru, dan menumbuhkan kawasan ekonomi baru. “Tambah lagi, rencana pemerintah untuk pembangunan tol laut akan sangat mendukung untuk pembangunan smelter di Papua,” tegas senator asal Sumatera Utara itu.
Untuk itu, sambungnya, DPD memalui Komite II bakal membentuk Panita Kerja (Panja) untuk membahas pembangunan infrastruktur di tanah Papua. “Dengan Panja ini diharapkan dapat membantu mempercepat perjuangan rakyat Papua untuk meraih otonomi khusus dan kesejahteraan di tanah Papua,” harap Parlindungan.
Sementara itu, Mantan Wakil Ketua DPD Laode Ida menanggapi pembangunan smelter di Gresik. Menurutnya, kontrak kerja (KK) antara Freeport dengan pemerintah semestinya jadi bagian subtansi yang masuk dalam butir-butir kesepakatan. Prinsipnya, sumber daya alam (SDA) di Papua harus dikembangkan untuk membangun wilayah Papua atau setidaknya kawasan Timur Indonesia (KTI).
“Kita semua harus segera menghentikan dan atau menolak pola-pola eksploitasi SDA yang diekstrak ke luar, yang substansinya akan terus memapankan paradigma pembangunan berciri ketergantungan seperti dipraktikkan sejak Orba hingga saat ini,” kata Laode.
Presiden Perhimpunan Indonesia Timur (PPIT) itu mengatakan jika paradigma seperti itu diteruskan, sama saja dengan ‘menghindari wilayah KTI terbangun’ yang berarti di satu pihak akan terus tertinggal dan sebaliknya di wilayah barat negeri ini akan kian pesat pembangunanya. “Kebijakan seperti ini pula, bila terus dibiarkan secara langsung bertentangan gagasan dengan salah satu janji kampanye Presiden Jokowi, yakni membangun Indonesia dari pinggir,” pungkas dia.
Sebelumnya, PT Freeport Indonesia akan membangun pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter di Gresik, Jawa Timur. Smelter ini akan menjadi yang terbesar di dunia. Dalam proyek ini, Freeport sudah menggandeng Mitsubishi.Selain itu, Freeport juga akan menanamkan investasi sebesar US$ 15 miliar (Rp 187,1 triliun) untuk tambang bawah tanah atau mining underground serta membangun smelter senilai US$ 2,3 miliar (Rp 28,7 triliun). (fdi)
JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menolak rencana PT. Freeport Indonesia membangunan lokasi fasilitas pemurnian bijih mineral (smelter) di Gresik, Jawa Timur. DPD mengusulkan PT. Freeport Indonesia agar membangunan smelter di Papua karena akan membuka lapangan pekerjaan baru.
“Kita memohon dan mengusulkan kalau boleh PT Freeport hendaknya memilih Papua sebagai pilihan tempat pembangungan smelter,” ucap Ketua Komite II DPD Parlindungan Purba di Gedung DPD, Jakarta, Senin (26/1).
Menurutnya, sesuai dengan program pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengatasi kesenjangan antar daerah dan pembangunan yang merata dan berkeadilan, membuka lapangan kerja baru, dan menumbuhkan kawasan ekonomi baru. “Tambah lagi, rencana pemerintah untuk pembangunan tol laut akan sangat mendukung untuk pembangunan smelter di Papua,” tegas senator asal Sumatera Utara itu.
Untuk itu, sambungnya, DPD memalui Komite II bakal membentuk Panita Kerja (Panja) untuk membahas pembangunan infrastruktur di tanah Papua. “Dengan Panja ini diharapkan dapat membantu mempercepat perjuangan rakyat Papua untuk meraih otonomi khusus dan kesejahteraan di tanah Papua,” harap Parlindungan.
Sementara itu, Mantan Wakil Ketua DPD Laode Ida menanggapi pembangunan smelter di Gresik. Menurutnya, kontrak kerja (KK) antara Freeport dengan pemerintah semestinya jadi bagian subtansi yang masuk dalam butir-butir kesepakatan. Prinsipnya, sumber daya alam (SDA) di Papua harus dikembangkan untuk membangun wilayah Papua atau setidaknya kawasan Timur Indonesia (KTI).
“Kita semua harus segera menghentikan dan atau menolak pola-pola eksploitasi SDA yang diekstrak ke luar, yang substansinya akan terus memapankan paradigma pembangunan berciri ketergantungan seperti dipraktikkan sejak Orba hingga saat ini,” kata Laode.
Presiden Perhimpunan Indonesia Timur (PPIT) itu mengatakan jika paradigma seperti itu diteruskan, sama saja dengan ‘menghindari wilayah KTI terbangun’ yang berarti di satu pihak akan terus tertinggal dan sebaliknya di wilayah barat negeri ini akan kian pesat pembangunanya. “Kebijakan seperti ini pula, bila terus dibiarkan secara langsung bertentangan gagasan dengan salah satu janji kampanye Presiden Jokowi, yakni membangun Indonesia dari pinggir,” pungkas dia.
Sebelumnya, PT Freeport Indonesia akan membangun pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter di Gresik, Jawa Timur. Smelter ini akan menjadi yang terbesar di dunia. Dalam proyek ini, Freeport sudah menggandeng Mitsubishi.Selain itu, Freeport juga akan menanamkan investasi sebesar US$ 15 miliar (Rp 187,1 triliun) untuk tambang bawah tanah atau mining underground serta membangun smelter senilai US$ 2,3 miliar (Rp 28,7 triliun). (fdi)
- See more at: http://www.indopos.co.id/2015/01/dpd-minta-freeport-bangun-smelter-di-papua.html#sthash.0HPuqslt.dpuf
“Kita memohon dan mengusulkan kalau boleh PT Freeport hendaknya memilih Papua sebagai pilihan tempat pembangungan smelter,” ucap Ketua Komite II DPD Parlindungan Purba di Gedung DPD, Jakarta, Senin (26/1).
Menurutnya, sesuai dengan program pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengatasi kesenjangan antar daerah dan pembangunan yang merata dan berkeadilan, membuka lapangan kerja baru, dan menumbuhkan kawasan ekonomi baru. “Tambah lagi, rencana pemerintah untuk pembangunan tol laut akan sangat mendukung untuk pembangunan smelter di Papua,” tegas senator asal Sumatera Utara itu.
Untuk itu, sambungnya, DPD memalui Komite II bakal membentuk Panita Kerja (Panja) untuk membahas pembangunan infrastruktur di tanah Papua. “Dengan Panja ini diharapkan dapat membantu mempercepat perjuangan rakyat Papua untuk meraih otonomi khusus dan kesejahteraan di tanah Papua,” harap Parlindungan.
Sementara itu, Mantan Wakil Ketua DPD Laode Ida menanggapi pembangunan smelter di Gresik. Menurutnya, kontrak kerja (KK) antara Freeport dengan pemerintah semestinya jadi bagian subtansi yang masuk dalam butir-butir kesepakatan. Prinsipnya, sumber daya alam (SDA) di Papua harus dikembangkan untuk membangun wilayah Papua atau setidaknya kawasan Timur Indonesia (KTI).
“Kita semua harus segera menghentikan dan atau menolak pola-pola eksploitasi SDA yang diekstrak ke luar, yang substansinya akan terus memapankan paradigma pembangunan berciri ketergantungan seperti dipraktikkan sejak Orba hingga saat ini,” kata Laode.
Presiden Perhimpunan Indonesia Timur (PPIT) itu mengatakan jika paradigma seperti itu diteruskan, sama saja dengan ‘menghindari wilayah KTI terbangun’ yang berarti di satu pihak akan terus tertinggal dan sebaliknya di wilayah barat negeri ini akan kian pesat pembangunanya. “Kebijakan seperti ini pula, bila terus dibiarkan secara langsung bertentangan gagasan dengan salah satu janji kampanye Presiden Jokowi, yakni membangun Indonesia dari pinggir,” pungkas dia.
Sebelumnya, PT Freeport Indonesia akan membangun pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter di Gresik, Jawa Timur. Smelter ini akan menjadi yang terbesar di dunia. Dalam proyek ini, Freeport sudah menggandeng Mitsubishi.Selain itu, Freeport juga akan menanamkan investasi sebesar US$ 15 miliar (Rp 187,1 triliun) untuk tambang bawah tanah atau mining underground serta membangun smelter senilai US$ 2,3 miliar (Rp 28,7 triliun). (fdi)
- See more at: http://www.indopos.co.id/2015/01/dpd-minta-freeport-bangun-smelter-di-papua.html#sthash.0HPuqslt.dpuf
Sumber: INDOPOS.CO.ID
Post A Comment:
0 comments so far,add yours