 |
| Masyarakat Deiyai (facebook.com) |
KabarIndonesia - Sudah dua tahun Deiyai menjadi kabupaten definitif. Salah satu Daerah Otonomi Baru (DOB) di Indoensia yang dimekarkan pada tahun 2008, yang secara de yure berjalan secara resmi pada tahun 2009, ditandai dengan pelantikan para eselon di lingkungan pemda DOB tersebut, tepatnya pada tanggal 19 September 2009. Sementara Deiyai menjadi Kabupaten Definitif tepatnya 20 Agustus 2014 setelah gubernur Papua Lukas Enembe, S.IP.MH melantik Bupati Dance Takimai, A.Ks dan Wakil Bupati Agustinus Pigome, S.Ag.
Berbicara sepak terjang pelaksanaan roda pemerintah di wilayah ini cukup memperlihatkan adanya perubahan pembangunan fisik yang amat berbeda dengan kabupaten DOB lain di Indonesia dan khususnya di sejumlah kabupaten baru.
Semasuki tahun ke-2 masa kepemimpinan bupati dan wakil bupati Definitif menuai berbagai pandangan miring terkait penyelenggarahan pemerintah terutama dalam pemerataan pembangunan di sejumlah daerah (distrik) di wilayah Deiyai. Tindakan tersebut merupakan wujud nyata pemimpin yang lahir karena dukungan politik. Sejumlah keputusan terlihat melenceng dari harapan para kepala SKPD. Bahkan dinilai adanya perubahan program oleh kelompok tertentu tanpa mekasnisme. Kurang terlihat adanya perannya menyusun program tahun. Hal itu terjadi lantaran tugas Bappeda sebagai agen program diambil alih oleh sekelompok orang yang diluar mekanisme. Padahal sesuai mekanisme Bappeda menjaring berdasarkan aspirasi melalui mekanisme Musyawarah Kampung, Musyawarah Distrik dan selanjutnya dibahas dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrembangda) setiap tahun untuk pembangunan setahun ke depan.
Aneh tapi nyata di tahun 2015, usulan program tahun 2014 terkesan banyak yang tak terakomodir. Akibatnya sorotanpun menghujani sidang terhormat Musrembangda 2016. Hampir semua SKPD tak ingin mengajukan program mereka. Mereka menilai percuma jika di usulkan programnya namun tak terakomodir dalam DPA. Bahkan sekalipun diakomodir namun dananya di alihkan ke bidang lain. Ada beberapa contoh yang terungkap dalam sidang tersebut. Bahkan adanya pemindahan kegiatan tak koordinasi dengan pihak terkait, terutama bupati, DPRD dan terlihat hanya di lakukan oleh sekelompok orang yang memiliki itikad dalam kepentingan politik semata.
Sebut saja, dana pembangunan jembatan kali Oneibo senilai 10 milyart dialihkan pembangunan kegiatan lain. Masih ada pemindahan kegiatan yang lain. Hingga kini belum dikethui siapa otaknya dibalik semua itu. Sangat disayangkan jika semua ini terjadi lantaran kepentingan belaka. Harapan rakyat menikmati sentuhan pemerintah semakin berkurang. Hal ini menyudutkan kinerja pemerintah bawahan. Para kepala SKPD menjadi fasip dalam mendongkrak keinginan rakyat yang tertuang dalam roda pemerintahan yang merupakan penjabaran misi utama pembangunan.
Sungguh sangat sadis, jika kita mencermati teriakan para kepala suku ketika mengelar Musrembangda Kabupaten tahun 2016 yang dilaksanakan pekan lalu. Isi hati rakyat atas proses pembangunan yang kini digalakkan terkesan tidak menguntungkan kepentingan rakyat. Bahkan adanya interpensi atasan kepada kepala SKPD. Kita lihat saya seorang kepala Distrik Bouwobado harus memberanikan diri merobek formolir isian program yang dibagikan oleh Pemerintah Kabupaten Deiyai dalam hal ini Bappeda sebagai agen program. Semua pihak terlihat memiliki berbagai opini miring yang dialamatkan kepada bupati dan wakil bupati. Kebijakan dan keputusan yang ditempuh dinilai kurang mengedepankan azas peraturan pemerintah. Pengalihan dana dan penghapusan program yang di usulkan para kepala SKPD pada perinsipnya membantu rakyat guna meningkatkan perubahan hidup.
Tahun 2015, para kepala SKPD dilingkungan pemerintah kabupaten Deiyai tidak serius dalam menjalankan roda pemerintahan. Para pejabat teras rasanya tidak dihargai oleh pimpinan atasannya. Beberapa alasan mendasar dimana keputusan yang diambil oleh wakil pimpinan daerahnya rasanya tidak serta merta santun dalam pemerintahan terutama dalam kebijakan atas pemberian catatan kepada pihak ketiga atas kegiatan pembangunan fisik. Hampir semua kepala SKPD mengakui akan hal pemberian kegiatan tanpa koordinasi dengan pimpinan SKPD terkait.
Aksi Pengerobekan Formolir pengisian program tahun 2016 oleh kepala Distrik Bouwobado, Marion Dogopia, S.IP pada pelaksanaan Musrembangda Kabupaten Deiyai 2016 yang berlangsung selama 12-13 Maret lalu ternyata menyedot perhatian semua pihak. “Saya robek dan tidak mau mengisi formolir ini karena sudah sekian tahun saya mengisi terus dan tidak pernah para kepala SKPD memprogramkan kepentingan pembangunan di wilayah itu,” paparnya sambil merobek formolir tersebut.
Dirinya menyebutkan pada tahun 2011 Dinas Pendidikan dan Pengajaran Nasional sempat menganggarkan dana untuk membangun gedung SD namun, kegiatan tersebut pun di pindahkan ke Distrik Tigi Barat (dalam kota).
Sementara itu kepala Distrik Kapiraya Marthen Pekey, S.Sos menjelaskan Distrik Kapiraya yang berada tepat dengan kabupaten Tetangga Mimika hingga kini tidak ada sentuhan pemerintah. “Karenanya tahun ini diharapkan semua SKPD agar menaruh perhatian di sana,” ungkapnya.
Senada dukungan atas perhatian pembangunan juga datang dari kalangan pemuda, dimana ketua KNPI Kabupaten Deiyai Tino Mote,S.IP menegaskan agar perhatian pemerintah dalam membangun dua wilayah distrik terluar ini harus di perioritaskan. Mereka yang hidup disana juga adalah warga Deiyai yang mesti mendapat sentuhan pemerintah kabupaten Deiyai. jika pemerintah tidak serius membangun disana, pasti akan muncul berbagai pendapat miring. ”Bisa saja mereka berkehendak pindah kabupaten ke Mimika,” terangnya kepada Media ini.
Tidak hanya kalangan pemda, tetapi juga para kepala suku menyuarakan kepetingan pembangunan 2 wilayah yang terkesan dilupakan pemerintah dalam pembangunan. Markus Kotouki wakil kepala Suku Kabupaten Deiyai, menyebutkan jika pemerintah mengabaikan pembangunan di wilayah-wilayah perbatasan maka beberapa dampak akan dihadapi pemerintah dimasa-masa depan. Dirinya mengutarakan, hingga saat ini masalah tapal batas antara antara kabupaten Deiyai dan Mimika masih belum di selesaikan. “Sebabnya perhatian pemerintah langsung akan mengikat masyarakat disana dalam mempertahankan mereka sebagai warga kabupaten Deiyai,” ungkap Markus.
Polemik dalam pelaksanaan Musrembangda kabupaten Deiyai 2016 dinilai terjadi lantaran ketidakseriusan pemerintah dalam membangun 2 distrik terluar di wilayah itu. Bupati Deiyai menanggapi hal itu dengan serius akan hal itu. menurut Dance Takimai, A.Ks dirinya telah menyampaikan secara tegas kepada para kepala SKPD agar menanggapi masalah ini dengan serius di tahun 2016.
Kata Bupati Deiyai Dance, 2 tahun belakangan ini pemerintah memaksimalkan pembangunan dalam ibu kota dan sekitarnya. Wajar jika protes yang disampaikan oleh warga melalui kepala Distrik saat pelaksanaan Musrembangda 2016. “Pemerintah akan serius menanggapi hal itu. pembangunan di tahun 2016 akan fokuskan disana (Bouwobado dan Kapiraya-red),” paparnya kepada media ini akhir pekan ini.
Sisi lain ungkap Dance Takimai, membangun tidak segampang membalikkan telapak tangan sebagaimana selalu diprediksikan oleh berbagai kalangan. Membangun selalu membutuhkan tenaga, dana, waktu dan pikiran. ”IItu semuanya dikerjakan oleh manusia oleh sebab itulah kita selalu mengharapkan agar semua kalangan harus bersatu bergandeng tangan untuk menyusun formula yang tepat agar pembangunan dan pelayanan pemerintahan di dua distrik terluar dapat menikmati sentuhan kita,” terang Bupati Deiyai, seraya mengharapkan kepada para kepala satuan perangkat daerah agar menyusun master plan pembangunan di dua distrik tersebut agar memulai pembangunan disana. ***
Berbicara sepak terjang pelaksanaan roda pemerintah di wilayah ini cukup memperlihatkan adanya perubahan pembangunan fisik yang amat berbeda dengan kabupaten DOB lain di Indonesia dan khususnya di sejumlah kabupaten baru.
Semasuki tahun ke-2 masa kepemimpinan bupati dan wakil bupati Definitif menuai berbagai pandangan miring terkait penyelenggarahan pemerintah terutama dalam pemerataan pembangunan di sejumlah daerah (distrik) di wilayah Deiyai. Tindakan tersebut merupakan wujud nyata pemimpin yang lahir karena dukungan politik. Sejumlah keputusan terlihat melenceng dari harapan para kepala SKPD. Bahkan dinilai adanya perubahan program oleh kelompok tertentu tanpa mekasnisme. Kurang terlihat adanya perannya menyusun program tahun. Hal itu terjadi lantaran tugas Bappeda sebagai agen program diambil alih oleh sekelompok orang yang diluar mekanisme. Padahal sesuai mekanisme Bappeda menjaring berdasarkan aspirasi melalui mekanisme Musyawarah Kampung, Musyawarah Distrik dan selanjutnya dibahas dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrembangda) setiap tahun untuk pembangunan setahun ke depan.
Aneh tapi nyata di tahun 2015, usulan program tahun 2014 terkesan banyak yang tak terakomodir. Akibatnya sorotanpun menghujani sidang terhormat Musrembangda 2016. Hampir semua SKPD tak ingin mengajukan program mereka. Mereka menilai percuma jika di usulkan programnya namun tak terakomodir dalam DPA. Bahkan sekalipun diakomodir namun dananya di alihkan ke bidang lain. Ada beberapa contoh yang terungkap dalam sidang tersebut. Bahkan adanya pemindahan kegiatan tak koordinasi dengan pihak terkait, terutama bupati, DPRD dan terlihat hanya di lakukan oleh sekelompok orang yang memiliki itikad dalam kepentingan politik semata.
Sebut saja, dana pembangunan jembatan kali Oneibo senilai 10 milyart dialihkan pembangunan kegiatan lain. Masih ada pemindahan kegiatan yang lain. Hingga kini belum dikethui siapa otaknya dibalik semua itu. Sangat disayangkan jika semua ini terjadi lantaran kepentingan belaka. Harapan rakyat menikmati sentuhan pemerintah semakin berkurang. Hal ini menyudutkan kinerja pemerintah bawahan. Para kepala SKPD menjadi fasip dalam mendongkrak keinginan rakyat yang tertuang dalam roda pemerintahan yang merupakan penjabaran misi utama pembangunan.
Sungguh sangat sadis, jika kita mencermati teriakan para kepala suku ketika mengelar Musrembangda Kabupaten tahun 2016 yang dilaksanakan pekan lalu. Isi hati rakyat atas proses pembangunan yang kini digalakkan terkesan tidak menguntungkan kepentingan rakyat. Bahkan adanya interpensi atasan kepada kepala SKPD. Kita lihat saya seorang kepala Distrik Bouwobado harus memberanikan diri merobek formolir isian program yang dibagikan oleh Pemerintah Kabupaten Deiyai dalam hal ini Bappeda sebagai agen program. Semua pihak terlihat memiliki berbagai opini miring yang dialamatkan kepada bupati dan wakil bupati. Kebijakan dan keputusan yang ditempuh dinilai kurang mengedepankan azas peraturan pemerintah. Pengalihan dana dan penghapusan program yang di usulkan para kepala SKPD pada perinsipnya membantu rakyat guna meningkatkan perubahan hidup.
Tahun 2015, para kepala SKPD dilingkungan pemerintah kabupaten Deiyai tidak serius dalam menjalankan roda pemerintahan. Para pejabat teras rasanya tidak dihargai oleh pimpinan atasannya. Beberapa alasan mendasar dimana keputusan yang diambil oleh wakil pimpinan daerahnya rasanya tidak serta merta santun dalam pemerintahan terutama dalam kebijakan atas pemberian catatan kepada pihak ketiga atas kegiatan pembangunan fisik. Hampir semua kepala SKPD mengakui akan hal pemberian kegiatan tanpa koordinasi dengan pimpinan SKPD terkait.
Aksi Pengerobekan Formolir pengisian program tahun 2016 oleh kepala Distrik Bouwobado, Marion Dogopia, S.IP pada pelaksanaan Musrembangda Kabupaten Deiyai 2016 yang berlangsung selama 12-13 Maret lalu ternyata menyedot perhatian semua pihak. “Saya robek dan tidak mau mengisi formolir ini karena sudah sekian tahun saya mengisi terus dan tidak pernah para kepala SKPD memprogramkan kepentingan pembangunan di wilayah itu,” paparnya sambil merobek formolir tersebut.
Dirinya menyebutkan pada tahun 2011 Dinas Pendidikan dan Pengajaran Nasional sempat menganggarkan dana untuk membangun gedung SD namun, kegiatan tersebut pun di pindahkan ke Distrik Tigi Barat (dalam kota).
Sementara itu kepala Distrik Kapiraya Marthen Pekey, S.Sos menjelaskan Distrik Kapiraya yang berada tepat dengan kabupaten Tetangga Mimika hingga kini tidak ada sentuhan pemerintah. “Karenanya tahun ini diharapkan semua SKPD agar menaruh perhatian di sana,” ungkapnya.
Senada dukungan atas perhatian pembangunan juga datang dari kalangan pemuda, dimana ketua KNPI Kabupaten Deiyai Tino Mote,S.IP menegaskan agar perhatian pemerintah dalam membangun dua wilayah distrik terluar ini harus di perioritaskan. Mereka yang hidup disana juga adalah warga Deiyai yang mesti mendapat sentuhan pemerintah kabupaten Deiyai. jika pemerintah tidak serius membangun disana, pasti akan muncul berbagai pendapat miring. ”Bisa saja mereka berkehendak pindah kabupaten ke Mimika,” terangnya kepada Media ini.
Tidak hanya kalangan pemda, tetapi juga para kepala suku menyuarakan kepetingan pembangunan 2 wilayah yang terkesan dilupakan pemerintah dalam pembangunan. Markus Kotouki wakil kepala Suku Kabupaten Deiyai, menyebutkan jika pemerintah mengabaikan pembangunan di wilayah-wilayah perbatasan maka beberapa dampak akan dihadapi pemerintah dimasa-masa depan. Dirinya mengutarakan, hingga saat ini masalah tapal batas antara antara kabupaten Deiyai dan Mimika masih belum di selesaikan. “Sebabnya perhatian pemerintah langsung akan mengikat masyarakat disana dalam mempertahankan mereka sebagai warga kabupaten Deiyai,” ungkap Markus.
Polemik dalam pelaksanaan Musrembangda kabupaten Deiyai 2016 dinilai terjadi lantaran ketidakseriusan pemerintah dalam membangun 2 distrik terluar di wilayah itu. Bupati Deiyai menanggapi hal itu dengan serius akan hal itu. menurut Dance Takimai, A.Ks dirinya telah menyampaikan secara tegas kepada para kepala SKPD agar menanggapi masalah ini dengan serius di tahun 2016.
Kata Bupati Deiyai Dance, 2 tahun belakangan ini pemerintah memaksimalkan pembangunan dalam ibu kota dan sekitarnya. Wajar jika protes yang disampaikan oleh warga melalui kepala Distrik saat pelaksanaan Musrembangda 2016. “Pemerintah akan serius menanggapi hal itu. pembangunan di tahun 2016 akan fokuskan disana (Bouwobado dan Kapiraya-red),” paparnya kepada media ini akhir pekan ini.
Sisi lain ungkap Dance Takimai, membangun tidak segampang membalikkan telapak tangan sebagaimana selalu diprediksikan oleh berbagai kalangan. Membangun selalu membutuhkan tenaga, dana, waktu dan pikiran. ”IItu semuanya dikerjakan oleh manusia oleh sebab itulah kita selalu mengharapkan agar semua kalangan harus bersatu bergandeng tangan untuk menyusun formula yang tepat agar pembangunan dan pelayanan pemerintahan di dua distrik terluar dapat menikmati sentuhan kita,” terang Bupati Deiyai, seraya mengharapkan kepada para kepala satuan perangkat daerah agar menyusun master plan pembangunan di dua distrik tersebut agar memulai pembangunan disana. ***
Sumber: Kabar Indonesia
Post A Comment:
0 comments so far,add yours