Indonesia Mengancam Putuskan Operasi PT. Freeport Indonesia

Sejumlah truk milik PT Freeport Indonesia terparkir di Grasberg, Tembagapura, Timika, Papua, Jumat (2/3/2012). (ANTARA/Spedy Paereng)

Jakarta, Megaphone PAPUA - Pemerintah Republik Indonesia mengancam akan membekukan izin ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia, bila PT. Freeport Indonesia tidak memberikan progres smerlter yang signifikan.

Seperti yang dilangsirkan di media VIVA.CO.ID,  Selasa 20 Januari 2015, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said mengatakan, pemerintah dan Freeport telah menandatangani nota kesepakatan untuk mengamandemen kontrak karya Freeport. Pembangunan smelter menjadi salah satu poin kesepakatan mereka. Sayangnya, mereka tak mematuhi isi Memorandum of Understanding(MoU) tersebut dan kesepakatan itu akan berakhir pada 24 Januari 2015.

"Dalam kesepakatan, kalau tanggal 25 Januari mereka tidak menjanjikan progres yang signifikan, izin ekspor konsentrat bisa dibekukan dan saya meminta Freeport untuk mencari jalan," tutur Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Sudirman Said.

Sudirman telah meminta  R. Sukhyar, Dirjen Mineral dan Batubara untuk mencari solusi masalah Freeport agar pemerintah tak mesti menghentikan izin ekspor konsentrat mereka. 

"Kami ingin Freeport beroperasi lancar dan makin lancar ke depan karena penting untuk perekonomian kita ke depan. Bukan dengan menawar schedule pembangunan smelter," tegasnya.

Sudirman juga mengatakan pembekuan ini bukan hanya kepada pihak PT. FI namun kepada semua perusahaan tambang yang ada di Indonesia "Ini tidak hanya berlaku untuk Freeport, tapi perusahaan lainnya," Sahut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI.

Selain itu, Sudirman Said juga menjelaskan bahwa pemerintahlah yang berhak memutuskan untuk memperpanjang kontrak perusahaan tambang. 

"Dalam rumusan MoU jelas bahwa pemerintah memutuskan memperpanjang kontrak kalau mereka menunjukkan progres, bukan dibalik: ada progres kalau pemerintah memutuskan," Ungkap Sudirman.

Sementara itu, Sukhyar mengklaim Freeport sudah mensurvei lokasi. Pemerintah pun tengah menunggu keputusan lokasi survei, seperti analisis dampak lingkungan di Gresik.

"Dari sisi finansial, Freeport tidak ada masalah, tapi wujud pembangunan tidak ada. Ini masalah kesungguhan," jelas Sukhyar.[Hugo/MP]