Sekum KNPB Pusat : Polda Papua dan Kaporles di Papua “Jayawijaya” Keliru, Tantang Surat Pemberitahuan dan Izjin.

Aksi Demo Damai KNPB. (doc. KNPB)

Kepolisian Rebuplik Indonesia daerah Polda Papua dan Kapolres Jayawijaya serta Kapolresta Kota Jayapura sangat keliru tentang surat Surat Perizjinan dan Surat Pemberitahuan. Surat Izjin dan surat pemberitahuan itu dua hal yang berbeda, tidak bisa disamakan.

Surat Izjin berarti meminta Izjin kepada pemilik tempat atau gedung dan juga halaman milik seseorang untuk di gunakan dalam sebuah kegiatan, maka pemilik tempat atau gedung harus diberikan izjin untuk mereka atau seseorang gunakan barang milik orang lain.

Sedangkan surat Pemberitahuan ada sifatnya umum, enta itu kepada seseorang atau kepada kelompok serta organisasi tertenu untuk diketahui bahwa, nanti ada rencana kegiatan. Dalam surat pemberitahuan tidak spesifik ditujukan kepada seseorang untuk dapat izjin namun hanya untuk diketahui, Maka Polda Papua dan wakil kapolresta Kota Jayapura serta Kapolres JayawiJaya mengatakan bahwa, Demo damai KNPB tanggal 28 besok tidak diizjinkan itu sangat keliru besar. kecuali KNPB menggunakan gedung atau lapangan dan tempat kegitan demo tersebut milik kepolisian boleh kami minta izjin kepada kepolisian agar aparat kepolisian dapat mengizjinkan KNPB demo.

Undang -Undang Rebuplik Indonesia nomor 9 tahun 1998 menyatakan bahwa, dalam setiap kegitan masyarakat baik demo damai, pawai dan kegiatan lainya tidak perlu surat izjin namun, yang ada hanya surat pemberitahuan kepada kepolisian. apakah polisi datang menjaga atau mengawasi setiap kegiatan masyarakat atau tidak. jadi sifatnya pemberitahun bukan surat izjin yang polda maksudkan, dan tidak perlu KNPB demo membutuhkan surat Izjin apakah polisi datang mengamankan atau tidak itu tergantung kepolisian. apabilah kegiatan tersebut sifatnya aman tidak perlu juga polisi kawal. Undang -undang kepolisian tahun 2009 pasal tiga (3) dan pasal 5 itu sangat jelas berbicara tentang fungsi dan tugas kepolisian sebagai mitra kerja masyarakat. polisi memiliki kewajiban mengamankan, mengawasih dan melindungi dalam setiap kegiatan masyarakat, baik demo damai mimbar bebas dan KKR juga kegiatan lainya.

Berdasarkan pasal 28 ayat 1-2 huruf A-J yang menjamin setiap orang berhak berkumpul berserikat untuk menyampaikan pendapat di muka umum secara lisan maupun secara tertulis. Hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi dimana setiap orang dapat menikmati hak-hak sipil dan politik dan juga hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa Negara-negara wajib untuk memajukan penghormatan universal dan pentaatan atas hak asasi dan kebebasan manusia.

Polisi bukan bertugas untuk memblokade, melarang, membubarkan paksa dan melakukan penagkapan sewenag-wenag seperti yang terjadi selama ini. Polisi di Papua selamah ini terus melanggar undang-undang serta menyalagunakan fungsi dan tugas di Papua. polisi terlalu arogan untuk menghadapi setiap kegiatan masyarakat pada umumnya dan lebih khusus menghadap demo KNPB. Cita manusia yang bebas untuk menikmati kebebasan sipil dan politik dan kebebasan dari ketakutan dan kemiskinan serta demokrasi hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi dimana setiap orang dapat menikmati hak-hak sipil dan politik dan juga hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa Negara-negara wajib untuk memajukan penghormatan universal dan pentaatan atas hak asasi dan kebebasan manusia.

Nesta Ones Suhuniap Sekertaris umum KNPB Pusat

_____________________________________________________________________

Berdasarkan pasal 28 ayat 1-2 huruf A-J yang menjamin setiap orang berhak berkumpul berserikat untuk menyampaikan pendapat di muka umum secara lisan maupun secara tertulis. Demo KNPB dijamin oleh hukum Nasional dan Internasional dan undang-undang Rebuplik Indonesia. oleh karena itu besok tanggal 28 Mei 2015 KNPB akan tetap turun jalan. Polda Papua kapolres di seluruh tanah Papua segera kosongkan semua tahanan dan penjara karena KNPB siap tempati. kami apa yang Presiden Joko Widodo mengatakan Ruang demokrasi di Papua harus dibuka dan tapol dibebaskan jadi apakah pernyataan ini betul atau tidak ? KNPB akan tetap tetap turun apa pun resiko kepolisian mau tangkap silakan datang mengawasi demo damai KNPB silakan aja.