Rupiah Melemah
Jakarta, Megaphone PAPUA/LIPUTAN6 - Kondisi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) belum kunjung membaik. Bahkan data Bloomberg menunjukkan nilai tukar rupiah sempat menembus level 13.917 per dolar AS pada Kamis pekan ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan nilai tukar rupiah melemah merupakan dampak psikologis pasar karena devaluasi mata uang China Yuan. Kondisi tersebut diperparah oleh kondisi politik di Malaysia.

"Sebetulnya situasi kita memang terus terang bukannya ada dana segar luar masuk, malah cenderung keluar. Tekanan itu ditambah psikologi pasar karena persoalan devaluasi Yuan. Kemudian Malaysia ada soal politik itu membuat tekanan tinggi," kata dia.

Informasi mengenai terus tertekanannya  rupiah menjadi artikel paling diburu pembaca. Lengkapnya, berikut lima artikel paling populer di kanal Bisnis Liputan6.com edisi Kamis, 20 Agustus 2015:



Nilai tukar rupiah sempat menembus level 13.917 per dolar AS pada Kamis pekan ini. Sentimen yang menjadi penekan rupiah masih sentimen yang sama dengan sepekan kemarin yaitu devaluasi yuan. Namun, ada sentimen penekan lain yaitu aksi jual yang dilakukan oleh para trader.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan keputusan investasi mesti dilakukan secara cepat untuk meningkatkan nilai tukar rupiah. Seperti pemerintah hari ini akhirnya memutuskan untuk membagi dua proyek Light Rail Transit (LRT) yang selama ini tak menemui titik temu.

"Dalam situasi tak ada pasokan dolar masuk dari luar, maka memang rupiah melemah. Itu sebabnya putusan investasi seperti ini penting untuk cepet buka pintu masuk dolar," ujar Darmin.



Proyek pembangunan tol Trans Jawa dinilai memberikan dampak positif dan negatif baik bagi sektor logistik maupun transportasi.

Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita mengatakan dengan adanya tol Trans Jawa, akan memberikan dampak pada efisiensi biaya logistik barang dari ujung barat ke ujung timur Pulau Jawa.

"Kalau kita lihat dari sisi logistik Jawa, pasti akan lebih efisien. Seperti dengan adanya tol Cikampek Jakarta-Bandung atau sampai ke Jawa Tengah dengan tol Cipali ada perubahan landscape logistik. Kalau dulu orang punya dua tiga warehouse (gudang) sekarang cukup satu, di tengah," ujarnya dalam acara Breakout Show dengan tema 'Menuju Tersambungnya Tol Trans Jawa' di kantor Liputan6.com, Jakarta, Kamis (20/8/2015).

Namun, dengan adanya jalan bebas hambatan ini, maka pergerakan barang akan semakin banyak berada jalur darat dengan angkutan truk. Sedangkan arus logistik melalui kereta atau laut dengan kapal akan semakin menurun.



Sebuah survei menunjukkan eksekutif yang berpenghasilan Rp 15 juta- Rp 20 juta sekali pun terancam jatuh miskin. Hal itu disebabkan pengeluaran konsumtifnya sangat tinggi. Bahkan 60 persen dari pendapatannya digunakan untuk membayar cicilan hutang. Salah satu contoh mengalokasikan pendapatan adalah mengubah penghasilan menjadi modal bisnis.



Pemerintah telah mengeluarkan payung hukum terkait pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau berhenti bekerja.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan PP Nomor 46 Tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua (JHT).

Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Elvyn Massaya mengatakan, bagi pekerja yang ingin mencairkan dana JHT-nya di kantor BPJS Ketenagakerjaan, wajib membawa kartu BPJS Ketenagakerjaan, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), surat berhenti bekerja, dan surat asli dari perusahaan yang menyatakan bahwa pekerja yang bersangkutan telah berhenti bekerja.



Pemerintah akhirnya memutuskan membagi proyek Light Rail Transit (LRT) kepada PT Adhi Karya Tbk (ADHI) dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan pembagian yang dimaksud ialah prasarana LRT meliputi rel, stasiun dan depo. Untuk proyek ini, PT Adhi Karya Tbk mendapat tugas prasarana di wilayah Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek). Sementara, Jakpro mendapat jatah di DKI Jakarta. (Ndw/Gdn)

Sumber: LIPUTAN6
Share To:

https://m-papua.blogspot.com/?m=1

Post A Comment:

0 comments so far,add yours