Rupiah Melemah |
Jakarta, Megaphone PAPUA/LIPUTAN6 - Kondisi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) belum kunjung membaik. Bahkan data Bloomberg menunjukkan nilai tukar rupiah sempat menembus level 13.917 per dolar AS pada Kamis pekan ini.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution
mengatakan nilai tukar rupiah melemah merupakan dampak psikologis pasar
karena devaluasi mata uang China Yuan. Kondisi tersebut diperparah oleh
kondisi politik di Malaysia.
"Sebetulnya situasi kita memang terus terang bukannya ada dana segar
luar masuk, malah cenderung keluar. Tekanan itu ditambah psikologi pasar
karena persoalan devaluasi Yuan. Kemudian Malaysia ada soal politik itu
membuat tekanan tinggi," kata dia.
Informasi mengenai terus tertekanannya rupiah menjadi artikel paling
diburu pembaca. Lengkapnya, berikut lima artikel paling populer di
kanal Bisnis Liputan6.com edisi Kamis, 20 Agustus 2015:
Nilai tukar rupiah sempat menembus level 13.917 per dolar AS pada
Kamis pekan ini. Sentimen yang menjadi penekan rupiah masih sentimen
yang sama dengan sepekan kemarin yaitu devaluasi yuan. Namun, ada
sentimen penekan lain yaitu aksi jual yang dilakukan oleh para trader.
Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan
keputusan investasi mesti dilakukan secara cepat untuk meningkatkan
nilai tukar rupiah. Seperti pemerintah hari ini akhirnya memutuskan
untuk membagi dua proyek Light Rail Transit (LRT) yang selama ini tak
menemui titik temu.
"Dalam situasi tak ada pasokan dolar masuk dari luar, maka memang
rupiah melemah. Itu sebabnya putusan investasi seperti ini penting untuk
cepet buka pintu masuk dolar," ujar Darmin.
Proyek pembangunan tol Trans Jawa dinilai memberikan dampak positif dan negatif baik bagi sektor logistik maupun transportasi.
Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita mengatakan
dengan adanya tol Trans Jawa, akan memberikan dampak pada efisiensi
biaya logistik barang dari ujung barat ke ujung timur Pulau Jawa.
"Kalau kita lihat dari sisi logistik Jawa, pasti akan lebih efisien.
Seperti dengan adanya tol Cikampek Jakarta-Bandung atau sampai ke Jawa
Tengah dengan tol Cipali ada perubahan landscape logistik. Kalau dulu
orang punya dua tiga warehouse (gudang) sekarang cukup satu, di tengah,"
ujarnya dalam acara Breakout Show dengan tema 'Menuju Tersambungnya Tol
Trans Jawa' di kantor Liputan6.com, Jakarta, Kamis (20/8/2015).
Namun, dengan adanya jalan bebas hambatan ini, maka pergerakan barang
akan semakin banyak berada jalur darat dengan angkutan truk. Sedangkan
arus logistik melalui kereta atau laut dengan kapal akan semakin
menurun.
Sebuah survei menunjukkan eksekutif yang berpenghasilan Rp 15 juta-
Rp 20 juta sekali pun terancam jatuh miskin. Hal itu disebabkan
pengeluaran konsumtifnya sangat tinggi. Bahkan 60 persen dari
pendapatannya digunakan untuk membayar cicilan hutang. Salah satu contoh
mengalokasikan pendapatan adalah mengubah penghasilan menjadi modal
bisnis.
Pemerintah telah mengeluarkan payung hukum terkait pencairan dana
Jaminan Hari Tua (JHT) bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan
kerja (PHK) atau berhenti bekerja.
Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60
Tahun 2015 tentang Perubahan PP Nomor 46 Tahun 2015 tentang Jaminan Hari
Tua (JHT).
Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan Elvyn Massaya mengatakan, bagi pekerja yang ingin
mencairkan dana JHT-nya di kantor BPJS Ketenagakerjaan, wajib membawa
kartu BPJS Ketenagakerjaan, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga
(KK), surat berhenti bekerja, dan surat asli dari perusahaan yang
menyatakan bahwa pekerja yang bersangkutan telah berhenti bekerja.
Pemerintah akhirnya memutuskan membagi proyek Light Rail Transit
(LRT) kepada PT Adhi Karya Tbk (ADHI) dan PT Jakarta Propertindo
(Jakpro) sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ditunjuk oleh
Pemerintah Daerah DKI Jakarta.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan
pembagian yang dimaksud ialah prasarana LRT meliputi rel, stasiun dan
depo. Untuk proyek ini, PT Adhi Karya
Tbk mendapat tugas prasarana di wilayah Bogor, Depok dan Bekasi
(Bodebek). Sementara, Jakpro mendapat jatah di DKI Jakarta. (Ndw/Gdn)
Sumber: LIPUTAN6
Post A Comment:
0 comments so far,add yours