Port Moresby,
Megaphone PAPUA – Juru bicara tentang Hak Asasi Manusia dari Partai Hijau,
Selandia Baru Catherine Delahunty
mengatakan McMully dan John Key harus berbicara soal Hak Asasi Manusia di West
Papua. Catherine Delahunty
menilai Pemerintah New Zeland lamban dalam menilai masalah ini.
"Forum
Kepulauan Pasifik adalah kesempatan yang sempurna bagi Murray McCully dan John
Key untuk berdiri di sisi keadilan bagi orang-orang West Papua. Bukan mereka lagi ikut membungkuk ke intimidasi yang
dilakukan Indonesia dan tak melakukan apa-apa" Tegas Delahunty.
Laporan Pelanggaran HAM yang sudah bertahun-bertahun
disoroti dan pada minggu lalu United Liberalitation Movement for West Papua (ULMWP)
menyatakan untuk mendesak para petinggi PIF untuk mendesak PBB mengirim Tim
Pencari Fakta Pelanggaran HAM di West Papua.
Perdana Menteri New Zeland John Key, megatakan ia tidak akan
terlibat dalam masalah pelanggaran HAM yang terjadi di West Papua dan ia
meminta isu tersebut harus dibahas secara terpisah bersama Indonesia.
Key mengatakan
masalah di Papua Barat perlu ditangani oleh Indonesia dan ia berharap ada
menjadi diskusi tentang hal itu di Papua Nugini minggu ini di Forum Kepulauan
Pasifik (PIF).
Sementara Menlu New Zeland Murray McCully mengatakan, New
Zeland telah lama berbicara soal HAM namun ia tidak melihat kebutuhan yang berarti
untuk pengiriman misi pencari fakta.
Catharine membantah dan mengatakan bahwa Pemerintah lamban
dalam menyikapi persoalan ini dan ia yakin bahwa pemerintah NZ memiliki
kepentingan di balik persoalan West Papua.
"Penolakan
Murray McCully untuk menunjukkan kepemimpinan yang pasif tentang masalah ini dan John Key memiliki obrolan
rahasia dengan Indonesia untuk mencapai sesuatu" kata juru bicara hak asasi manusia Partai
Hijau, Delahunty.
Pertemuan Forum Kepulauan Pasifik atau Pacific Island Forum
(PIF), Perdana
Menteri Selandia Baru John Key dan Australia Tony Abbot
keduanya menghadiri PIF untuk pertama kalinya sejak didirikan pada tahun 1971.[Hugo/MP]

Post A Comment:
0 comments so far,add yours