Articles by "DPR Kolonial"
Showing posts with label DPR Kolonial. Show all posts

at August 27, 2015 0
Ahmad Juned
Megaphone PAPUA – Sekretariat DPR RI akan membangun tempat demo yang nyaman di lingkungan parlemen, Senayan. Tempat demo itu, kata wakil Sekjen DPR Ahmad Juned, akan dinamakan alun-alun demokrasi.

"Alun-alun demokrasi itu akan membuat para pengunjuk rasa merasa nyaman," ujar Ahmad Juned saat berbicara di acara Coffee Break Bersama Kapolda Metro Jaya di Jakarta, Rabu (26/8).

Juned menjelaskan, alun-alun demokrasi tersebut akan menampung 15.000 sampai 20.000 pengunjuk rasa. Lokasinya masih berada di komplek parlemen Senayan.

"Insya Allah pembangunannya akan dimulai tahun 2016," terang Juned.

Juned menjamin tempat demo tersebut akan nyaman untuk menyampaikan aspirasi karena akan dilengkapi toilet, musholla, CCTV dan kantin. Sementara itu, pihak Setjen DPR akan membantu mengatur mempertemukan pihak pengunjuk rasa dengan pihak yang dituju apakah pimpinan DPR, pimpinan fraksi, pimpinan komisi, dan sebagainya.

"Dengan demikian, aspirasi yang disampaikan pengunjuk rasa akan ditemui langsung dan bisa sampai ke pihak yang dituju," papar Juned.

Dalam catatan Setjen DPR, aksi unjuk rasa yang digelar di komplek parlemen setiap bulannya mencapai 20 unjuk rasa. Selain berpengaruh pada aktivitas parlemen, banyaknya aksi unjuk rasa juga mengakibatkan kemacetan lalu lintas.

Setjen DPR menyatakan menghargai aksi unjuk rasa karena mereka yang berunjuk rasa merupakan bagian dari masyarakat yang menginginkan kemajuan bagi bangsanya.

”Namun demikian, aksi tersebut perlu diatur," pungkas Juned. (rmn)

Sumber: INDO POS
Read more »

at August 24, 2015 0
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto. (CNN Indonesia/Resty Armenia)
Jakarta, Megaphone PAPUA -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto menyatakan bakal meminta Komisi DPR yang membidangi keuangan dan perbankan untuk berembuk dengan Badan Pemeriksa Keuangan guna membahas rencana pemeriksaan khusus terhadap Bank Indonesia.

Setnov menyoroti persoalan anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang kini telah menembus angka Rp 14 ribu. Jika nilai tukar sudah menembus lebih dari Rp 14 ribu, Setya menilai mediasi perlu segera dilakukan di setiap lembaga yang terkait.

"Kami minta Komisi XI segera mengundang BPK untuk segera melakukan audit kepada Bank Indonesia mengenai audit dengan tujuan tertentu," kata Setnov di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/8).

Audit yang dimaksud Setnov adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau alias PDTT. Termasuk dalam PDTT adalah pemeriksaan atas hal-hal yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. Laporan pemeriksaan nantinya akan memuat kesimpulan.
Dalam hal ini, Setnov berharap BPK bisa memberikan masukan atau pandangan mengenai kondisi moneter di Indonesia, untuk kemudian dituangkan dalam analisa yang lebih jelas mengenai kesiapan dan persiapan yang sekiranya perlu atau sudah dilakukan Bank Indonesia.

"Semoga sesegera mungkin BPK memberikan masukan tentang bagaimana situasi, mengenai stok, apakah itu dalam junlah tepat atau berkurang, dan hal-hal lain yang perlu ditindaklanjuti," kata dia.

hari ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah 66 poin atau 0,47 persen. Rupiah terpuruk dan sempat menembus level Rp 14.006 dari sesi penutupan perdagangan hari sebelumnya di Rp 13.940 per dolar AS.

Rupiah sampai saat ini telah anjlok 12,95 persen sejak dibuka pada awal perdagangan tahun ini di level Rp 12.400 per dolar AS.

Anton H. Gunawan, Ekonom yang juga Advisor di Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG), menilai rupiah masih akan bergejolak untuk beberapa waktu terakhir karena banyak sentimen yang memicu pelarian modal dari pasar uang. Dari eksternal, investor menyoroti soal ketidakpastian rencana normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat dan ancaman depresiasi Yuan China dan Ringgit Malaysia.

"Kalau bicara year to date (Januari sampai hari ini), ringgit Malaysia itu mengalami depresiasi yang paling parah di kawasan Asean," jelasnya kepada CNN Indonesia, Senin (24/8). 
 
Sumber: CNN
Read more »

at August 21, 2015 0
Sidang paripurna DPR [suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Suara.com - DPR RI melakukan pertemuan dengan sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat (AS), Minggu (16/8/2015).

Pertemuan yang dilakukan dengan dewan parlemen AS a itu membahas kerja sama bilateral terkait dengan situasi politik di kedua negara.

"Kita bicarakan bilateral Indonesia-Amerika yang berkaitan political issue," kata Ketua DPR Setya Novanto, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (16/8/2015).

Selain itu, politikus Partai Golkar ini juga mengaku jika pertemuan menyinggung soal permasalah pendidikan, pertumbuhan ekonomi dan industri serta membicarakan mengenai rencana investasi. 

"Kita akan berkunjung ke Amerika untuk di kongres nanti. Presiden juga ke sana," katanya.

Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon juga mengungkapkan, pertemuan tersebut juga membahas mengenai peningkatan kapasitas dalam parlemen modern.

"Ini berhubungan dengan parlemen," kata Fadli.

Dalam pertemuan itu juga dihadiri dua Wakil DPR RI, Agus Hermanto dan Fahri Hamzah.

Sumber: SUARA.COM
Read more »

at April 28, 2015 0
ilustrasi - (FOTO ANTARA News)


Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi I DPR RI, Elnino M Husein Mohi mencurigai Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sudah dimasuki mafia narkoba internasional.

Hal itu dikatakan oleh Elnino menyikapi permintaan Sekjen PBB Ban Ki Moon yang meminta agar Presiden Jokowi membatalkan eksekusi mati terhadap terpidana gembong narkoba.

"Yang dihukum mati adalah para penjahat narkoba kelas induk. Kalau sampai ada pembelaan dari Sekjen PBB terhadap para terpidana mati itu, maka saya khawatir akan ada sinyalemen dunia bahwa PBB sedang dipengaruhi oleh jaringan narkoba internasional. Saya yakin Sekjen PBB tidak akan bersikap seteledor itu," kata Elnino di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa. 

Oleh karenanya, politisi Partai Gerindra itu tidak yakin, PBB melakukan hal yang tak terpuji.

"Intervensi hukum suatu negara. Sebab Sekjen PBB pasti mengerti dan tahu persis bagaimana kesepakatan dunia yang salinig menghormati pemberlakuan hukum di masing-masing negara," kata dia. 

Ditambahkannya, bila yang dipersoalkan soal sistem hukuman mati, seharusnya PBB melakukan rapat untuk menghapus hukuman mati.

"Jika yang dipersoalkan oleh Sekjen PBB adalah adanya sistem hukuman mati, maka semestinya Sekjen PBB membuat rapat pleno PBB yang dihadiri seluruh pemimpin negara untuk bersepakat menghapus hukuman mati," kata Elnino.



Editor: Ruslan Burhani
Sumber: ANTARAnews
Read more »
Subscribe to: Posts (Atom)