Menhan : Tidak Ada Dialog Lagi Dengan Jakarta

Ones Banundi ketika menunjukan foto dokumentasi pertemuan KIP dan Menhan di Jakarta - Jubi / Engelberth Wally

Sentani, Jubi – Komite Indenpenden Papua (KIP) yang mengaku beberapa waktu lalu telah melakukan pertemuan terbatas dengan Manteri Pertahanan (Menhan) Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu di Jakarta, Jumat pekan kemarin, tanggal 10 April 2015. Delegasi KIP ini beranggotakan enam orang, yakni Lawrance Mehue (Ketua), Masjohn Suebu (Sekretaris), Ones Banundi (Dewan Adat Papua), Marthin De Fretes (Anggota), Don Flassy (Juru Bicara) dan Enny Tan Ferre (Penghubung).

“Tujuan kita ke Jakarta dan bertemu langsung dengan Menhan adalah untuk mempertanyakan sekaligus menindak lanjuti surat – surat yang dikirim oleh Presiden Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Forkorus Yaboisembut kepada Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudoyono (SBY) maupun Joko Widodo (Jokowi). Tentang tawaran negoisasi yang berisikan pengakuan pemerintah Republik Indonesia atas kemerdekaan bangsa Papua Barat hasil deklarasi sepihak tanggal 19 Oktober 2011 yang dikembalikan kepada deklarasi 1 Desember 1961 sesuai hukum internasional,” ujar Don Flassy selaku juru bicara KIP dalam jumpa pers di pendopo Boy Eluay, Selasa (14/4/2015).

Kata Flassy, sebelumnya setelah surat – surat ini dikirim belum ada jawaban kembali dari kedua pimpinan negara ini. Oleh karena itu berbagai upaya dilakukan terutama melalui Ibu Enny Tan Ferre yang menjadi penghubung dengan pihak Jakarta.

“Akhirnya kita bisa bertemu dengan Menhan di tempat khususnya sebagai tempat pertemuan yang biasa digunakan oleh Menhan dalam rapat – rapat terbatas. Dalam pertemuan tersebut kita hanya bertatap muka selama lima belas menit,” lanjut Flassy.

Katanya, dalam pertemuan tersebut menhan menanyakan apa tujuan KIP berada di Jakarta. Lalu Flassy menjawab mereka mencari jawaban dari surat yang dikirim oleh Presiden NRFPB kepada Presiden SBY dan Jokowi tentang Papua.

“Menhan menegaskan saat ini sudah tidak ada lagi dialog tetapi saatnya kita bernegoisasi. Sudah tidak ada lagi bicara Papua Merdeka, karena hal – hal ini sudah kita lewati bersama pada tahun – tahun yang lalu,” kata Flassy mengulangi perkataan Menhan.

Selain itu, menurut Flassy, pihak KIP telah menyerahkan satu buku yang berisikan profil dari negara dan rakyat Papua Barat.

Ditempat yang sama Ones Banundi, salah satu perwakilan Dewan Adat Papua yang tergabung dalam KIP menegaskan bahwa pertemuan yang dilaksanakan di Jakarta antara KIP dan Menhan sudah menjadi satu jalan yang tepat untuk melakukan hal – hal yang besar ke depan.

“Menurut arahan pak Menhan kita tidak bisa bekerja atas nama satu kelompok atau golongan tetapi kita bekerja untuk kepentingan semua masyarakat yang ada dalam satu bangsa,” kata Banundi.

Dari pernyataan Menhan dalam pertemuan tersebut, Banundi menuding Pemerintah Daerah telah berlaku tidak jujur dalam menyampaikan aspirasi yang disampaikan oleh rakyat Papua kepada pemerintah pusat.

“Mungkin saja aspirasi terhadap ekonomi, sarana dan prasarana, pembangunan, serta keberpihakan yang telah termuat dalam Otonomi Khusus walaupun sampai saat ini Otsus tetap dinyatakan satu program yang gagal di Tanah Papua” tandasnya. (Engelberth Wally)

Sumber: Tabloid JUBI